Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli
e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau Peradilan dibawahnya.
Kunjungi
Mohon bantuannya saudara untuk mengikuti survey Indek Kepuasan Masyarakat & Survey Indek Persepsi Korupsi. Guna Sebagai peningkatan pelayanan yang baik menuju WBK & WBBM.
Kami Keluarga Besar Pengadilan Agama Mungkid Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-76 " Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi"
Alhamdulillah Pengadilan Agama Mungkid kembali menerima Gelaran Anugerah Mahkamah Agung 2021 terkait Pelaksanaan E-Court. Anugerah ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan, advokat, dan juga hakim mediator yang telah memanfaatkan peradilan elektronik (E-Court), pelaksanaan gugatan sederhana, dan juga pelaksanaan mediasi dengan baik. Semoga Anugerah Mahkamah Agung 2021 dapat menginspirasi tata kelola peradilan Indonesia agar semakin efisien.
Salah satu Layanan JELITA (Jelajah Informasi Perkara) yaitu Pelayanan PTSP ONLINE dengan menggunakan Aplikasi Zoom. dengan
Meeting ID : 83922271982 dan Password : pamungkid.
Syarat-syarat dan Mekanisme
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, pasal 32 tentang Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan :
(1). Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
(2). Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
(3). Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
(4). Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
(5). Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hokum berupa pendampingan di siding pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hokum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
Jenis Jasa yang dilayani POSBAKUM
Jasa yang dilayani POSBAKUM berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Mungkid
Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Mungkid mempercayakan POSBAKUM kepada “Lembaga Advokasi BUMI” yang berkedudukan di Dusun Pengonan, Desa Deyangan, Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang yang melakukan kerjasama Posbakum dengan Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor W11-A30/300/PL.08/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Mungkid dengan “Lembaga Advokasi BUMI”.
Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum
Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2014 Pasal 22 (1) dinyatakan penerima layanan di Posbakum Pengadilan yaitu Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum.
Penelitian Contempt of Court
Penyusun : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Kode Pos : 56511
Telp. (+62)(0293) 788257
Email : pamungkid@gmail.com
Facebook : Pengadilan Agama Mungkid
Youtube : Pengadilan Agama Mungkid
Instragram : Pengadilan Agama Mungkid
